Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Landasan Hukum Peraturan-Peraturan

Peraturan-Peraturan

Saring     Tampilkan # 
# Judul Artikel Kunjungan
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh , Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 1479
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5732
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6020
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1159
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah 2702
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta 1439
7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indone 711
8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia 659
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil 1248
10 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 125 Tahun 2003, Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 1083
11 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor : 474.2-35 MD Tahun 2004, Nomor : D/197/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaa 921
12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470 – 1007 Tahun 2005 tentang Penentapan Perusahaan Percetakan Blanko Dokumen Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil 845
13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.05-928 Tahun 2005 tentang Tim Pengawas Penyimpangan Spesifikasi dan Pemalsuan Blanko Dokumen Penduduk 649
14 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDI/66/K/2005 tanggal 8 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan Anak 1129
15 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2166/sj tanggal 25 Agustus 2005 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Regional Administrasi Kependudukan Tahun 2005 626
16 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 477/1208/MD tanggal 24 Desember tentang Penandatanganan Akta Catatan Sipil 775
17 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 Desember 2005 tentang Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk 737
18 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 470/3166/MD tanggal 15 Desember 2005 tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Percepatan Pembangunan Data Base Kependudukan 635
19 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/sj tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu 627
20 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 474.4/1161/MD tanggal 24 April 2006 tentang Pedoman Penandatanganan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk 725
21 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 470/1969/MD tanggal 21 Juni 2006 tentang Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional 995
22 Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 471/1478/MD tanggal 16 April 2007 tentang Pencatatan Kewarganegaraan pada Akta Kelahiran 846
23 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/sj tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 1061
 
Sabtu, 13 Maret 2010

Suara Warga Terbaru

Penduduk DKI Jakarta Des 2009

Statistik Penduduk DKI Jakarta

Jajak Pendapat

Apakah saudara merasa puas dengan pelayanan pengurusan KTP dan KK di Kelurahan?
 
Apakah saudara merasa puas dengan pelayanan pengurusan akta-akta catatan sipil?
 

Who's Online

Kami memiliki 10 Tamu online

Grafik Penduduk Des 2009

Lihat Statistik Penduduk

Grafik RT RW Des 2009

Lihat Statistik Wajib KTP

Grafik Lahir & Mati Des 2009

Lihat Statistik Lahir dan Mati

Grafik Datang & Pindah Des 2009

Lihat Statistik Datang dan Pindah

Grafik Kepadatan Des 2009

Lihat Statistik Kepadatan