Jakarta, 24-03-2005
Jakarta Pusat sebagai jantung kota Jakarta ternyata masih menyimpan banyak masalah. Selain masalah ketertiban umum, seperti pedagang kaki lima dan bangunan liar, ternyata masih ada masalah lain yang membutuhkan penanganan serius, yaitu masalah orang miskin.
Indikasi kemiskinan, ditandai dengan ketidakberdayaan, rendahnya kemampuan berpikir, rendahnya fisik, gizi buruk, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tingginya jumlah anak putus sekolah serta tinggal di pemukiman kumuh.
Indikasi kemiskinan, ditandai dengan ketidakberdayaan, rendahnya kemampuan berpikir, rendahnya fisik, gizi buruk, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tingginya jumlah anak putus sekolah serta tinggal di pemukiman kumuh.
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta Pusat, dari 911.681 ribu penduduk yang tinggal delapan kecamatan di wilayah itu, sebanyak 68.599 jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah itu, Kecamatan Kemayoran menempati urutan pertama. Dari 209.781 penduduk yang menempati wilayah itu, sebanyak 13.940 jiwa masih tergolong miskin. Posisi kedua ditempati kecamatan Sawah Besar dengan 13.361 jiwa, Tanah Abang 8.916 jiwa, Johar Baru 8.903 jiwa, Menteng 7.637 jiwa, Senen 7.325 jiwa, Gambir 4.977 jiwa dan Cempaka Putih sebanyak 3.540 jiwa.
Warga miskin ini umumnya tinggal di wilayah kumuh yang ada tersebar di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat. Pasalnya, di Jakpus masih ada sekitar 134 RW yang tergolong kumuh dan perlu mendapat perhatian segera dari pemerintah.
Pemerintah Kota Jakarta Pusat memang terus berupaya menekan jumlah warga miskin di wilayahnya. Meski program itu sudah berjalan, namun jumlah orang miskin di Jakpus tetap saja meningkat setiap tahunnya. Tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Jakpus hanya 45.000 jiwa, Namun tahun 2005 meningkat menjadi 68. 599 jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Kotamadya (Bapeko) Jakarta Pusat, Saptastri Ediningtyas kepada beritajakarta.com, Kamis (24/3), mengatakan Pemkot Jakpus telah menyiapkan berbagai program tahun di tahun 2005 untuk mengurangi jumah penduduk miskin di wilayahnya. Bahkan, Pemkot Jakpus menargetkan penurunan jumlah orang miskin hingga dua persen pada tahun ini.
Menurutnya, sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial kepada warga miskin menjadi prioritas kebijakan Pemkot Jakpus tahun 2005 ini.
Dia mengatakan, aktualisasi program pengentasan kemiskinan itu diantaranya berupa distribusi beras miskin (raskin) sebanyak 20 kilogram per KK dengan harga Rp1.000 per kilogram, bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan pengguliran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang tepat sasaran dengan berpihak kepada warga miskin.
Agar tepat sasaran, kata Saptastri, pihaknya meminta kepada aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat untuk melakukan pendataan secara akurat mengenai klasifikasi warga miskin. Diantaranya warga yang pendidikannya rendah dan menganggur, miskin pelayanan kesehatan, ketidaktersediaan air bersih dan sanitasi, kepemilikan aset tempat tinggal rendah, ketiadaan biaya pendidikan serta kekurangan pangan dan gizi.
Bahkan untuk mendukung program itu, pihaknya akan mengucurkan dana sebesar 12 miliar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kepada 10 kelurahan diantaranya Gunung Sahari Utara, Petamburan, Kebon Kacang, Gondangdia dan Sumur Batu serta dua kecamatan yaitu Gambir dan Menteng dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp1 miliar.
"Dana itu akan diberikan pada tahun 2005 sebagai pilot project. Tahun 2006, akan diberikan kepada 44 kelurahan dan 8 kecamatan dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing Rp1 miliar. Dana ini dipergunakan untuk kesehatan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta penataan lingkungan," jelasnya.
Pihaknya juga mengaku, saat ini sebanyak 130 Rukun Warga (RW) tergolong kumuh. "Tahun ini, kita akan mengembangkan konsep kota sehat di delapan RW seperti RW 04 dan 05 Petamburan, RW 04 dan 05 Kenari, RW 09 dan 10 Mangga Dua Selatan serta RW 09 dan 10 Menteng. Sehingga RW kumuh tahun 2005, dapat dikurangi menjadi 122 RW," tukasnya.
Dikutip dari : Beritajakarta.com
Penulis: Agus
Sumber: Agus
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|